PPN atas kegiatan membangun sendiri
PPN atas kegiatan membangun sendiri (Ilustrasi/pixabay)

PPN Atas Kegiatan Membangun Sendiri

383 views

Apakah semua pemilik bangunan harus membayar PPN atas kegiatan membangun sendiri? Pertanyaan tersebut akan kami bahas pada kesempatan kali ini.

PPN atas kegiatan membangun sendiri
PPN atas kegiatan membangun sendiri (Ilustrasi/pixabay)

Apa yang dimaksud dengan kegiatan membangun sendiri?

Kegiatan membangun sendiri adalah kegiatan membangun bangunan yang dilakukan tidak dalam keadaan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain tertentu, termasuk di dalamnya kegiatan membangun bangunan yang dilakukan melalui kontraktor atau pemborong tetapi atas kegiatan membangun tersebut tida dipungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan kotraktor atau pemborong tersebut bukan merupakan Pengusaha Kena Pajak (PKP).

Terhadap Apakah PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri dikenakan?

PPN atas kegiatan membangun sendiri dikenakan terhadap bangunan sebagai satu atau legih konstruksi teknik yang ditanam atau melekat secara permanen pada satu kesatuan tanah dan/atau perairan dengan syarat:

  • Konstruksi utamanya terdiri dari kayu, beton, pasangan batu bata atau bahan sejenisnya, dan/atau baja;
  • diperuntukkan bagi tempat tinggal atau tempat kegiatan usaha;
  • luas keseluruhan paling sedikit 200 meter persegi.

Kapan dan dimanakah saat terutang PPN?

Saat terutangnya PPN atas kegiatan membangun sendiri dimulai saat dibangunnya bangunan sampai dengan bangunan selesai.

Kegiatan dilakukan secara bertahap merupakan satu kesatuan kegiatan sepanjang tenggang waktu antar tahapan tersebut tidak lebih dari 2 tahun.

Tempat PPN terutang adalah di tempat bangunan tersebut didirikan.

Berapakah Tarif PPN Yang Dikenakan?

Tarif PPN atas kegiatan membangun sendiri adalah:

PPN = 10% x 20% x Jumlah biaya yang dikeluarkan*)

*) Jumlah biaya yang dikeluarkan adalah:
Jumlah biaya yang dikeluarkan dan/atau dibayarkan untuk membangun bangunan, tidak termasuk harga perolehan tanah.

Apa saja kewajiban perpajakan yang terkait dengan PPN atas kegiatan membangun sendiri?

  1. Penyetoran pajak.
    • Disetorkan oleh dan atas nama pihak yang melakukan kegiatan
    • Paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak.
  2. Pembayaran PPN dilakukan setiap bulan sebesar tarif dikalikan dengan 20% jumlah biaya yang dikeluarkan dan/atau yang dibayarkan pada setiap bulannya.
  3. Pelaporan PajakBagi yang berstatus Bukan PKP
    • Wajib melaporkan dengan mempergunakan lembar ketiga Surat Setoran Pajak (SSP) pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama tempat bangunan yang dibangun tersebut berada, paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak

    Bagi Yang Berstatus PKP

    • Dalam hal tempat bangunan sama dengan tempat dimana PKP terdaftar maka PKP wajib melaporkan dengan mempergunakan Surat Pemberitahuan Masa PPN dengan melampirkan lembar ketiga SSP paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak
    • Dalam hal PKP mendirikan bangunan di wilayah kerja yang berbeda dengan KPP Pratama tempat PKP tersebut terdaftar atau PKP yang terdaftar di KPP Madya, KPP wajib bayar besar, atau KPP Jakarta Khusus
      maka PKP selain melaporkan SSP lembar ketiga pada KPP tempat bangunan berada, juga wajib melaporkan dengan menggunakan surat pemberitahuan masa PPN dengan melampirkan foto kopi lembar ketiga SSP paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak.
  4. Pajak masukan yang dibayar sehubungan dengan kegiatan membangun sendiri tidak dapat dikreditkan.

Apa sajakah hal-hal lain yang perlu diperhatikan terkait kegiatan membangun sendiri, khususnya mengenai kewajiban pembayaran?

Pembayaran pajak dilakukan menggunakan SSP.

Kode MAP (Mata Anggaran Penerimaan) dan kode jenis setoran jenis setoran pada SSP:

a. MAP: 411211

b. KJS: 103

Pengisian NPWP pada SSP dilakukan sebagai berikut:

  1. apabila tempat bangunan didirikan berada di wilayah kerja KKP Pratama yang sama dengan KPP tempat orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan membangun sendiri terdaftar, maka SSP diisi sesuai dengan NPWP yang bersangkutan.
  2. apabila tempat bangunan didirikan berada di wilayah kerja KKP Pratama berbeda dengan KPP tempat orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan membangun sendiri terdaftar, maka SSP diisi sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:Kotak “Wajib pajak/penyetor” diisi nama dan NPWP orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan membangun sendiri.
    Kolom NPWP diisi dengan:00.000.000.0xxx.000 (9 digit pertama NPWP – Kode KPP)
  3. hal di atas juga dilakukan dalam hal orang pribadi yang melakukan kegiatan membangun sendiri belum memiliki NPWP

Contoh:

PT Sehati Bersama dengan NPWP 01.234.567.8-402.000 melakukan pembangunan gedung kantor seluas 300 meter persegi. Pelaksanaan dimulai pada bulan januari 2013 yang berlokasi di Serpong dengan kode KPP 411.

Biaya yang dikeluarkan pada bulan Januarai 2013 adalah sebesar Rp. 40.000.000,-
Pada bulan Februari 2013 terjadi pengeluaran biaya pembangunan sebesar Rp. 50.000.000,-

Kewajiban yang harus dilakukan oleh PT. Sehati Bersama sebagai berikut:

  1. membayar PPN atas kegiatan membangun sendiri dengan menggunakan SSP sebesar:Januari 2013:
    – 10% x 20% x Rp. 40.000.000,- = Rp. 800.000,-
    Februari 2013:
    – 10% x 20% x Rp. 50.000.000,- = Rp. 1.000.000,-

    Dalam SSP pada kolom “Wajib pajak/penyetor” diisi dengan nama PT Sehati Bersama (NPWP 01.234.567.8-402.000) dan pada kolom NPWP diisi dengan 00.000.000.0-411-000, karena bangunan terletak di KPP yang berbeda dengan tempat penyetor terdaftar dan sesuai dengan masa dan jumlah pembayaran yang dilakukan.

  2. Melaporkan pembayaran pajak yang telah dilakukan kepada:
    • Kantor pelayanan pajak Serpong dengan menggunakan SSP lembar ketiga
    • Kantor pelayanan pajak Tangerang Barat yaitu tempat wajib pajak terdaftar dengan melampirkan foto copy SSP lembar ketiga atas pajak yang telah disetorkan dalam surat pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai.

Sumber: KPP Pratama Makassar Selatan (leaflet panduan), cetakan 2013. No. PJ091/PPN/L/2013-00

data-ad-format="link">

Artikel ini masuk dalam bahasan:

- Pertanyaan mengenai PPN atas kegiatan membangun sendiri - ppn kms untuk kos

Seorang blogger, dan internet marketer. Pernah bergelut di bisnis konvensional selama 9 tahun, dan resign menjadi pebisnis online sejak November 2015