Kebocoran pada self assessment system
Kebocoran pada self assessment system (Ilustrasi/wikimedia)

Kebocoran pada self assessment system yang menghambat penerimaan pajak

37 views

Saat ini pemerintah sedang gencar dalam memenuhi target penerimaan pajak. Sejak reformasi perpajakan tahun 1983, sistem pemungutan pajak di Indonesia menggunakan sistem self assessment. Berbeda dari sistem sebelumnya, wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, menyetorkan dan melaporkan pajaknya sendiri.

Kebocoran pada self assessment system
Kebocoran pada self assessment system (Ilustrasi/wikimedia)

Keberhasilan sistem ini sangat ditentukan oleh kepatuhan sukarela (voluntary compliance) wajib pajak disertai pengawasan yang optimal dari aparat pajak. Pajak yang disetor oleh wajib pajak dan dilaporkan melalui SPT dianggap benar, hingga aparat pajak dapat membuktikannya salah dan mengenakan sanksi pajak

Bagi penulis, sifat sukarela ini justru menunjukkan ketidaktegasan dan ketidakmampuan Pemerintah dalam memungut pajak karena Pemerintah tidak memiliki sistem sendiri yang mumpuni tentang seluruh database wajib pajak termasuk semua kegiatan yang dapat ditarik atau dipungut pajaknya.. Kita lihat intisari arti sukarela di Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Wikipedia yaitu tindakan dengan kemauan sendiri, rela hati dan atas kehendak sendiri tanpa adanya imbalan atau balasan apapun. Berarti Wajib Pajak diperintahkan oleh undang-undang untuk melaporkan dan membayarkan pajaknya sesuai kemauan dan kemampuannya sendiri tanpa takut ditagih kekurangannya. Faktanya, Pemerintah justru mewajibkan Wajib Pajak untuk menghitung pajaknya dengan benar dibayangi sanksi denda dan penjara jika salah lapor dan bayar.

Wajib Pajak dituntut paham aturan pajak. Disuruh mempelajari sendiri, kalau perlu ambil kursus pajak selama setahun baru bisa menghitung pajak terutang atau mengikuti seminar-seminar perpajakan berbiaya jutaan rupiah yang sangat melelahkan dan jelas merepotkan, padahal setiap bulannya harus menyetor pajak yang benar. Pemerintah sangat kurang memberikan penyuluhan untuk memperjelas arti tiap-tiap pasal dalam undang-undang perpajakan padahal sering terjadi perubahan mengenai tarif dan dasar pengenaan sesuai perkembangan dan tujuan perekonomian.

Nah, kalau sudah begitu biasanya akan timbul potensi kebocoran penerimaan pajak. Misalkan ada oknum aparatur pajak nakal yang memanfaatkan ketakutan wajib pajak karena kurang bayar atau justru bersekongkol dengan wajib pajak untuk menutupi hutang pajak yang seharusnya disetor ke Negara.

Penulis berandai-andai misalkan pemerintah memiliki Database System tentang wajib pajak dan semua objek pajak yang benar dan dapat diandalkan, pasti penerimaan pajak bisa sangat optimal karena masyarakat akan membayar berapun hutang pajaknya yang sudah resmi ditagih tanpa memiliki waktu untuk berbuat curang menghilangkan kewajibannya atau salah menghitung sendiri hutang pajaknya. Dalam istilah pajak dikenal sebagai official assessment di mana pajak dihitung dan ditagih langsung oleh Negara.

data-ad-format="link">

Seorang blogger, dan internet marketer. Pernah bergelut di bisnis konvensional selama 9 tahun, dan resign menjadi pebisnis online sejak November 2015